Trending News

Sepuluh Kali Bali Democracy Forum – BDF (Bagian 4)

(Dutanusa.com Bagian 4)
(Diangkat dari “Buku Diplomasi Publik, Catatan, Inspirasi dan Harapan” – 2018
Oleh Al Busyra Basnur)

Pagi itu, setelah keluar dari lift, saya melangkah gontai menuju ruangan kantor. Ketika membuka pintu kantor dan melangkah masuk, saya melihat sejumlah mahasiswa yang bekerja magang di Direktorat Diplomasi Publik itu duduk beramai-ramai di ruang tamu bersama Devdy, Lia, Alex dan Daru dari Direktorat Diplomasi Publik.

Mereka sedang asyik berbincang-bincang sambil membaca koran.  Di ruang tamu itu memang tersedia banyak koran. Beberapa diantara mahasiswa magang itu adalah Bintang dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Maria dan Rahma dari President University, Tika dari Universitas Mercu Buana, Dea dari Universitas Bina Nusantara, Miesca dari Universitas Tadulako, dan Fauzan dari London School of Public Relations (LSPR).

“Selamat pagi, Pak,” salam para mahasiswa tersebut kepada saya hampir serentak.

“Selamat pagi juga, semua. Apa kabar hari ini?” balas saya bertanya.

“Kabar baik, Pak,” jawab Rahma.

“Ada berita bagus hari ini, Pak”, kata Maria pula.

“Berita apa?”, tanya saya.

“Ini, ada tulisan Bapak yang terbit di surat kabar”, kali ini Fauzan yang menjawab.

“Tentang apa?”, tanya saya lagi.

“Tentang BDF, Pak. Ada dua tulisan,” Tika memberitahu.

“O ya. Bagus. Mana?”, saya mendekat ke para mahasiswa tersebut.

“Ini, Pak. Kami sedang membacanya”, Tika menunjukkan surat kabar tersebut.

Saya melihat selintas tulisan saya tentang BDF itu.

“Okay, silakan dilanjutkan membacanya. Untuk menambah pengetahuan kalian”, kata saya, dan berlalu.

“Pak, nanti tulisan ini akan saya kliping untuk dokumentasi kita, ya,” kata Devdy sebelum saya meninggalkan mereka.

“O ya, bagus Dev,” kata saya.

Ada dua tulisan saya mengenai BDF ke-10, masing-masing dimuat di surat kabar Kompas edisi  28 November 2017 dan Koran Sindo, edisi 15 Desember 2017. Tulisan tersebut seperti dibawah ini:   

“Manfaat Forum Demokrasi Bali”, Kompas 28 November 2017.

Sejak reformasi 1998, perjalanan demokrasi Indonesia dengan segala dinamikanya menjadi pusat perhatian dunia. Masyarakat internasional pun menilai bahwa demokrasi di Indonesia berkembang luar biasa pesat dan berjalan ke arah yang tepat.

Banyak negara menggunakan demokrasi Indonesia sebagai rujukan sekaligus sumber inspirasi dan energy pemajuan demokrasi. Namun, semua ini tentunya dengan perjuangan dan tantangan.

Demokrasi Indonesia yang direformasi itu, faktanya memang masih relatif muda usia. Namun, Indonesia berhasil mengukuhkan diri menjadi negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull memuji demokrasi Indonesia yang kompatibel dengan Islam dan modernisasi.

Satu dekade setelah reformasi, pada 2008 Indonesia berinisiasi menyelenggarakan Forum Demokrasi Bali (BDF), pertemuan internasional tingkat Menteri yang diselenggarakan di Bali. Sampai kini, BDF, forum tahunan itu, menjadi ikon demokrasi negara-negara Asia Pasifik dan berbagai kawasan lain.

Bagi Indonesia, promosi demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri. Demokrasi juga menjadi salah satu aset penting diplomasi Indonesia. Karena itu, BDF ikut membantu mewujudkan terbentuknya arsitektur demokrasi yang kuat di kawasan dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan, dengan menganut prinsip persamaan, saling pengertian, dan menghargai satu sama lain. Indonesia membangun demokrasi tidak saja di dalam negeri, juga berperan aktif di berbagai negara dan kawasan.

Ketika membuka BDF ke-9 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadikan BDF sebagai suatu forum yang nyaman bagi setiap negara untuk berbagi pengalaman dalam berdemokrasi dan saling memperkuat satu sama lain.

Tahun ke-10

BDF telah memberi kontribusi penting bagi pemajuan demokrasi dunia. Indonesia, termasuk melalui Institut for Peace and Democracy (IPD), menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti lokakarya, seminar, dan pelatihan mengenai demokrasi, diikuti negara-negara berbagai kawasan.

Menurut Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato’ Sri Anifah Aman, BDF akan terus merefleksikan kepentingan banyak negara serta mengkonsolidasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan BDF dapat membangun kerja sama memperkuat demokrasi di Asia dan dunia. Sementara itu, pemimpin Parlemen Mongolia, Gonchigdorj Radnaasummberel memuji Indonesia layak menjadi acuan negara-negara Asia yang kini sedang mengembangkan demokrasi.

Sebagai lanjutan upaya, perjuangan dan kontribusinya dalam pemajuan demokrasi, pada 7-8 Desember 2017, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan BDF ke-10 di Bali dengan tema “Does Democracy Deliver?”

Tema ini sengaja diangkat guna melihat apakah mesin demokrasi benar-benar berjalan dan diterapkan dengan benar. Memastikan demokrasi bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama dalam mengelola keragaman, kesetaraan, keadilan sosial, keamanan, dan kemajuan ekonomi.

Dalam penyelenggaraan BDF ke-10, setidaknya ada tiga hal yang membedakannya dari BDF tahun-tahun sebelumnya.

Pertama, mendahului BDF ke-10, Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Tunisia dan ITES (Institut Tunisien des Etudes Stratégiques) menyelenggarakan BDF Chapter Tunis tanggal 2 Oktober 2017 di Tunisia. Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa komitmen Indonesia dan spirit BDF merentang luas menjangkau kawasan lain di luar Indonesia. Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dalam pidato kunci pada forum tersebut mengharapkan BDF Chapter Tunis dapat membantu menginspirasi institusionalisasi demokrasi di Afrika Utara, sekaligus memberi nilai tambah bagi BDF ke-10.

Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemaies Jhinaoui mengatakan, BDF Chapter Tunis sebagai BDF pertama di luar Indonesia semakin memperkuat postur Indonesia sebagai negara dengan komunitas Islam moderat yang berkomitmen tinggi pada penguatan demokrasi melalui dialog.

Indonesia berkomitmen

Kedua, pada saat dan tempat yang sama dengan BDF ke-10, untuk pertama kalinya, sekitar 150 orang mahasiswa dari berbagai negara di dunia akan mengikuti Bali Democracy Students Conference (BDSC). Konferensi ini sekaligus menunjukkan sekali lagi komitmen pemerintah Indonesia mempromosikan dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, termasuk kepada generasi muda. Dengan tema “From Campus for Democracy”, BDSC diharapkan dapat menjadi jembatan penyebaran pemahaman nilai-nilai demokrasi di kalangan mahasiswa dan generasi muda.

Ketiga, pertama di dalam sejarah BDF, para Menteri yang hadir berbicara dan berdialog dengan peserta dalam sebuah panel yang dipandu moderator. Panel tersebut diharapkan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran baru sekaligus pemahaman yang lebih baik dalam upaya penegakan demokrasi dengan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, panel menteri ini mendiskusikan sub-tema “Democracy in Managing Diversity, Security, Equity and Social Justice”. Tahun-tahun sebelumnya, para menteri dan ketua delegasi lainnya menyampaikan statement dalam sesi debat

Diperjuangkan

Demokrasi tidak hanya memberi hak bersuara sama bagi individu, namun juga memberi kesempatan luas kepada negara untuk melakukan perubahan dan kemajuan di berbagai bidang.

Namun, di banyak negara demokrasi, terutama di Asia Pasifik dan Afrika, ternyata pembangunan, kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, perdamaian, dan stabilitas politik masih menjadi perhatian serius dan persoalan mendasar. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan, apakah demokrasi memberi manfaat dan bermakna dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut.

Demokrasi bukan hadir secara tiba-tiba. Demokrasi juga harus dipelihara dan diperjuangkan. Retno Marsudi mengatakan, demokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan bukan tujuan, karena tujuan kita bernegara adalah mencapai kesejahteraan dan decent life bagi seluruh rakyat.

Tema BDF ke-10, “Does Democracy Deliver?” tentu sangat relevan dilihat selain dari makna dan tujuan demokrasi, juga dengan perkembangan, situasi dan tantangan yang dihadapi sejumlah negara dan kawasan. Bahkan, apalagi dikaitkan dengan keseriusan Indonesia  dalam diplomasi politik, keamanan, dan perdamaian dunia yang sejalan dengan slogan “Indonesia True Partner for World Peace”, maka BDF ke-10 menjadi forum yang sangat penting dan strategis.

Namun, yang paling utama tentunya adalah agenda ke depan dan tindak lanjut BDF ke-10. ***

            Sementara itu, tulisan yang lain adalah:

            Bali Democracy Forum (BDF), Majukan Demokrasi Dunia”, Koran Sindo, 15 Desember 2017.

Ketika membuka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) di Mataram, Nusa Tenggara Barat akhir November 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa persatuan dan keberagaman Indonesia merupakan aset demokrasi yang banyak ditiru oleh negara lain. Ternyata, dengan aset tersebut, dalam waktu relatif singkat, Indonesia berhasil membangun, mengelola, dan mengembangkan demokrasi dengan baik, sehingga menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sebelumnya, saat menghadiri Hari Perdamaian Internasional 2017 di Pondok Pesantren Annuqoyah, Sumenep Jawa Timur pada Oktober 2017, untuk ke sekian kalinya Presiden Joko Widodo mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga perdamaian di Indonesia yang begitu besar. Indonesia memiliki aneka ragam kekayaan, budaya, tradisi, bahasa, dan agama. Mengingat pentingnya persatuan dan perdamaian itu, Presiden Joko Widodo pernah diingatkan oleh Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, agar menjaga baik-baik Indonesia supaya tidak terjadi pertikaian, apalagi perpecahan. Berkaitan dengan itu, dan yang pasti adalah bahwa perdamaian, pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran bangsa dapat diciptakan melalui dan adalah bagian dari hasil demokrasi.

Selang beberapa hari setelah itu Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup bernegara dan diyakini sebagai pilihan terbaik. Jusuf Kalla juga menggaris bawahi keyakinan Indonesia bahwa demokrasi memberikan manfaat dan kesempatan bagi semua orang untuk berkontribusi. Dalam hal apa saja. Indonesia adalah contoh bagaimana demokrasi dapat memberi manfaat konkret bagi masyarakat berupa kemakmuran dan perdamaian. Hal itu dikatakan Wakil Presiden ketika menyampaikan pidato kunci, sekaligus membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-10 yang diselenggarakan di Serpong, Banten tanggal 7-8 Desember 2017, minggu lalu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi pada Forum yang sama antara lain menegaskan bahwa demokrasi harus tumbuh dan berkembang secara alami serta harus memberi manfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Retno L.P. Marsudi juga menekankan bahwa demokrasi adalah suatu proses dan merupakan alat untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian, dan kemakmuran bangsa.

Delegasi Terbanyak

BDF adalah forum tahunan pemerintah tingkat Menteri yang diinisiasi Indonesia sejak 2008, persis 10 tahun sejak dimulainya reformasi Indonesia. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, BDF ke-10 tahun ini diselenggarakan di Serpong, Banten. BDF ke-1 sampai ke-9 diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Namun karena meningkatnya aktivitas Gunung Agung di Bali menjelang pelaksanaan BDF ke-10 itu, maka diputuskanlah pemindahan tempat penyelenggaraan BDF tersebut.

BDF adalah forum yang sangat strategis untuk mendengar, menyimak, berbicara dan belajar tentang berbagai pengalaman serta praktek-praktek demokrasi di berbagai negara dan kawasan. Semula, BDF ke-1 hanya dihadiri oleh 40 delegasi. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 48 pada tahun 2009, 71 pada tahun 2010, 85 pada tahun 2011, 85 pada tahun 2012, 95 pada tahun 2013, 91 pada tahun 2014, dan 92 pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016 sebanyak 101 delegasi.

Tahun 2017 ini, BDF ke-10 dengan tema “Does Democracy Deliver?” mencatat jumlah delegasi tertinggi dalam sejarah BDF, yaitu 106 degelasi terdiri dari 99 negara dan 7 organisasi internasional. Secara keseluruhan, delegasi berjumlah hampir 400 orang, termasuk Presiden Republik Nauru, Baron Divavesi Waqa serta 24 Menteri dan Wakil Menteri dari negara-negara sahabat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres menyampaikan pesan melalui tayangan video.

Terjadinya peningkatan jumlah delegasi tersebut disebabkan karena masyarakat internasional menilai bahwa BDF adalah forum yang sangat penting dan strategis bagi pemajuan demokrasi. Lebih dari itu, BDF adalah forum dimana setiap orang dapat dengan bebas dan nyaman berbicara tentang demokrasi, karena karakteristik BDF adalah sharing experiences and best practices.

Bersamaan dengan BDF ke-10, pertama dalam sejarahnya,  diselenggarakan Bali Democracy Students Conference (BDSC) yang diikuti 150 mahasiswa dari 61 negara. Konferensi ini bertujuan untuk memelihara, mengembangkan serta meneruskan semangat dan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda dunia yang tentu saja akan menjadi tokoh dan pemimpin di negara mereka masing-masing.

Semangat, komitmen dan gema BDF bahkan juga tumbuh di kawasan lain dunia, seperti Afrika bagian utara. Tanggal 2 Oktober 2017 diselenggarakan BDF Chapter Tunis, yang dibuka Menteri Luar Negeri Tunisia, Khemaies Jhinaoui, dan dihadiri Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi, yang menyampaikan pidato kunci, serta sejumlah tokoh dari berbagai negara di kawasan tersebut. BDF Chapter Tunis diyakini akan menginspirasi dan mendorong lahirnya Chapter-chapter BDF lain di berbagai kawasan berbeda.

Agenda Besar

Di berbagai forum regional maupun internasional, Indonesia sering dirujuk dan dijadikan model negara dimana harmoni hidup dan terpelihara dengan baik di tengah keberagaman. Namun, harmoni tidaklah datang dan hadir sendiri, atau dapat diciptakan semudah membalik telapak tangan. Di Indonesia, harmoni lahir dan tumbuh dengan baik karena masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai demokrasi, gotong royong dan toleransi yang benar-benar berasal dari akar kehidupan sosial, tradisi dan budaya bangsa.

Namun, semua itu bukan tanpa tantangan. Sebagai bangsa besar dan majemuk, apalagi hidup ditengah dinamika global dan perkembangan teknologi tak mengenal batas dewasa ini, memelihara harmoni juga memerlukan upaya dan terkadang perjuangan. “Diversity is given… harmony has to be nurtured by each and everyone of us”, kata Menlu Retno L.P. Marsudi ketika membuka program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), Mei 2017 lalu.

Dalam hal promosi dan upaya pemajuan demokrasi, Indonesia tidak terpisahkan dari BDF. Bahkan BDF telah menjadi icon demokrasi khususnya bagi negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Namun, dengan telah 10 tahun perjalanan BDF beserta semua program tindak lanjut dan capaiannya, Indonesia kini juga dihadapkan pada setidaknya dua agenda besar.

Pertama, lebih memajukan demokrasi di dalam negeri guna memperkuat postur demokrasi Indonesia di mata internasional. Memang, selama ini Indonesia menerima begitu banyak apresiasi dari berbagai kalangan dan negara di dunia. Mereka mengakui demokrasi Indonesia berjalan cepat di jalur yang tepat. Bahkan demokrasi, moderasi dan Islam bersinergi dalam membangun negeri, memajukan bangsa dan bersama mengupayakan damai dunia. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indek Demokrasi Indonesia 2016 masih berada dalam kategori sedang. Ini berarti ada pekerjaan rumah cukup besar menunggu di hadapan kita, terutama menyangkut tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi. Memang, meski banyak dipuji, introspeksi diri tetap menjadi kunci.

Kedua, sebagai negara yang telah menikmati sebagian dari fruits of democracy, Indonesia perlu berbagi dengan yang lain, terutama dalam hal mengelola, membangun dan memajukan demokrasi. Sebagaimana diamanatkan Konstitusi kita, Indonesia memiliki tugas dan kewajiban internasional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demokrasi adalah salah satu aspek dan alat menciptakan dunia yang tertib, maju dan makmur. Dengan demikian, tentu saja BDF akan menjadi salah satu forum yang semakin berperan penting dan strategis dengan segala kontribusinya, sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat dunia ke depan.

Karena itu, setelah 10 kali BDF, Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri RI sebagai penyelenggara dan ujung tombak BDF tentu dapat merancang format dan skema baru BDF yang lebih berjangkauan, bermakna dan bermanfaat. Apalagi bila dikaitkan dengan berbagai perkembangan politik, ekonomi dan sosial di banyak kawasan dewasa ini, BDF menjadi sangat relevan dan kian dibutuhkan. Tidak heran, masyarakat dunia senantiasa menunggu kehadiran BDF setiap tahun. Yang pasti, harapan kita, demokrasi tidak hanya menjamin hak dan memberi kebebasan, tetapi juga dapat menggugah kreatifitas dan karya-karya nyata yang bermuara pada terciptanya perdamaian dan kemakmuran bersama bangsa-bangsa dunia. ***

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

1 Comment

  1. Iman Rokhadi

    Bagus untuk menambah penhetahuan.

Leave a Reply

Required fields are marked *

Related Posts

Gowork – Senayan City Lv. 15
Jl. Asia Afrika No. Lot. 19, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270,
Indonesia

Email : redaksi@dutanusa.com

Informasi

Newsletter

© 2021 All rights reserved​

Made by DutaNusa Team